Page 61 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

a. Rekonsiliasi internal

Rekonsiliasi internal adalah Rekonsiliasi data untuk penyusunan Laporan
Keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi

dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam satu
Entitas Pelaporan. Rekonsiliasi internal terdiri atas:

1) Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan;

2) Rekonsiliasi antara UAKPA selaku Pengguna Anggaran dengan UAKPB selaku

Pengguna Barang; dan
3) Rekonsiliasi internal Kuasa BUN pada Modul SPAN.

b. Rekonsiliasi eksternal

Rekonsiliasi eksternal adalah Rekonsiliasi data untuk penyusunan Laporan
Keuangan yang dilaksanakan antara unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan

Unit Akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam
satu Entitas Pelaporan. Dalam hal ini Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara

UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN-Daerah. Rekonsiliasi
diperlukan karena database antara unit akuntansi dan unit pelaporan pada K/L

maupun Kuasa BUN masih terpisah. Sehingga untuk menjaga keandalan data,

Rekonsiliasi dilakukan sebelum dilaksanakan penyampaian Laporan Keuangan
maupun LBMN.

UAKPA BUN yang melakukan Rekonsiliasi adalah UAKPA BUN yang dalam
penyusunan Laporan Keuangannya tidak menggunakan SPAN, mengingat Kuasa

BUN menggunakan aplikasi SPAN. Satker BLU juga termasuk UAKPA yang
melakukan Rekonsiliasi.

Peraturan Menteri ini tidak mengatur mengenai:

1) Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola
Barang; dan

2) Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang.

Pelaksanaan Rekonsiliasi tersebut diatur dengan ketentuan tersendiri.

B. PELAKSANAAN REKONSILIASI

1. Rekonsiliasi Internal
a. Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran/

Penerimaan

58