Page 63 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 63
Rekonsiliasi yang merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara. KPPN dapat mengembalikan LPJ apabila berdasarkan hasil
verifikasi, penjelasan yang disampaikan oleh Satker tidak sesuai/memadai.
7) Hasil Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan dituangkan dalam BAR.
8) Format dan bentuk BAR dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur
mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara
pada Satker pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.
b. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB
1) Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data transaksi dan
saldo BMN antara LBMN dengan Laporan Keuangan.
2) Rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan secara otomatis antara LBMN dengan
data Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Aplikasi SAKTI dan/atau
Aplikasi monitoring transaksi SAKTI (MON SAKTI).
3) Rekonsiliasi dilakukan sebelum proses Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan
antara Satker dan KPPN dalam rangka Rekonsiliasi.
4) Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan saldo aset berupa BMN yang
dikelola oleh UAKPB pada LBMN dengan saldo akun Aset yang tersaji pada
Neraca/Neraca Percobaan UAKPA. Rekonsiliasi dilakukan secara detail
sampai dengan akun 6 (enam) digit pada Neraca Percobaan.
5) Elemen data yang dilakukan Rekonsiliasi adalah keseluruhan data BMN yang
meliputi Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dan BMN yang telah
dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam daftar barang sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.
6) Dalam hal terdapat selisih antara pembukuan UAKPA pada Laporan
Keuangan dengan pembukuan UAKPB pada LBMN, Satker mengidentifikasi
atas perbedaan selisih tersebut dan selanjutnya melakukan perbaikan atas
selisih tersebut.
7) Hasil Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB dituangkan dalam BAR.
8) Format dan bentuk BAR dibuat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tata
cara rekonsiliasi BMN dalam rangka penyusunan LKPP.
60
