Page 67 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 67
belum/terlambat melaksanakan Rekonsiliasi sampai dengan batas akhir jadwal
pelaksanaan Rekonsiliasi, KPPN akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan
Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP2S) kepada Satker tersebut. Dengan penerbitan SP2S
tersebut, KPPN menolak SPM yang diajukan oleh Satker. Penolakan SPM tersebut
dikecualikan terhadap SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS pihak ketiga, dan SPM
Pengembalian. Oleh karena itu, UAKPA harus menindaklanjuti dengan melakukan
identifikasi atas penyebab selisih TDK Rupiah dan TDK CoA dan melakukan perbaikan
pada aplikasi SAKTI, sehingga dapat diperoleh SHR. Dalam hal UAKPA/UAPPA-W
telah memenuhi kewajiban pelaksanaan Rekonsiliasi, KPPN menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP3S) kepada Satker
tersebut. Dengan penerbitan SP3S tersebut, kebijakan penolakan SPM oleh KPPN tidak
berlaku.
64
