Page 70 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

BAB VI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DAN
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. LATAR BELAKANG
Tujuan utama pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pencapaian tujuan organisasi

diwujudkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan keandalan pelaporan khususnya pelaporan keuangan, meliputi pemenuhan

terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan aspek-aspek lainnya yang
telah ditetapkan dalam organisasi, termasuk organisasi Pemerintah. LKPP sebagai salah

satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang utama, harus disajikan secara
andal agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan

negara. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, setiap pimpinan dan seluruh

pejabat/pegawai di lingkungan K/L dan BUN perlu terus meningkatkan kualitas penerapan
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara sistematis, terstruktur, dan

terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. PIPK adalah
pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai

bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku.
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern perlu dilakukan pengawasan intern. Dalam hal ini, Pengawasan intern
merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan

penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

B. PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
1. Penerapan PIPK
Penerapan PIPK dilaksanakan oleh seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan, mulai dari Entitas Akuntansi tingkat paling bawah sampai dengan Entitas

Pelaporan yang melakukan konsolidasi LKPP. Selanjutnya untuk setiap Entitas
Akuntansi dan/ atau Entitas Pelaporan, PIPK harus dirancang dan diimplementasikan

pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Penjelasan mengenai penerapan PIPK
pada setiap tingkatan diuraikan sebagai berikut:

67