Page 74 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 74

2)  Pengendalian  Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP) bila tidak terdapat

                               kelemahan signifikan.
                           3)  Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) bila terdapat

                               kelemahan material.
                       f.  Pelaporan  Hasil  Penilaian

                           Kelemahan  hasil  penilaian  perlu  dilaporkan  kepada  pihak-pihak  yang  tepat  dan

                           memiliki  wewenang untuk melakukan  langkah perbaikan.  Atas setiap kelemahan  perlu
                           diberikan  usulan koreksi/rekomendasi  yang tepat sehingga  penyebab  utama terjadinya

                           suatu kelemahan  dapat dieliminasi/  diminimalisasi.  Usulan  koreksi/ rekomendasi yang
                           diberikan  menyebutkan  dengan  jelas  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk
                           melaksanakan  tindak  lanjut.  Dalam  mengidentifikasi  pihak  yang  bertanggung  jawab

                           perlu  memperhatikan  tingkat  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pihak  tersebut  untuk
                           dapat   melaksanakan    tindak   lanjut   sesuai   yang   diharapkan.   Usulan

                           koreksi/rekomendasi  atas kelemahan  yang tidak dapat ditindaklanjuti  di tingkat Entitas
                           Akuntansi  yang  bersangkutan  karena  keterbatasan  kewenangan,  perlu  dieskalasi  ke

                           Entitas  Akuntansi  di atasnya hingga Entitas  Pelaporan.

                    3.  Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
                           Penilaian  PIPK dilaksanakan oleh manajemen atau disebut juga Penilaian  Mandiri

                      (control  self  assessment),  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  integritas  manajemen.
                      Ketidakseragaman  integritas  manajemen  dapat menghasilkan  subjektivitas  penilaian

                      PIPK. Oleh karena itu,  diperlukan  reviu  oleh  APIP yang merupakan  pihak  eksternal
                      manajemen  untuk  memastikan  hasil  penilaian  PIPK memenuhi  kualitas  standar yang

                      diharapkan  serta  objektivitas  penilaiannya   dapat  ditingkatkan.  Reviu  PIPK

                      dilaksanakan  terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil  Penilaian PIPK
                      yang disampaikan  oleh Tim Penilai. Reviu PIPK dilaksanakan dengan metode uji  petik

                      (sampling) dan dilakukan  paling lambat bersamaan dengan reviu LKKL, LK BUN, atau
                      LKPP. Hasil  reviu  PIPK dituangkan  dalam  CHR PIPK dan/atau  LHR  PIPK yang

                      menjadi  dasar dalam penyusunan pernyataan tanggung  jawab atas Laporan Keuangan.
                      Terhadap kegiatan  penyusunan  CHR PIPK dan/ atau LHR PIPK dilakukan  penelitian

                      berjenjang  sebagai pengendalian  agar sesuai dengan hasil reviu PIPK.


                C.  REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
                        Reviu  adalah  penelaahan  atas  penyelenggaraan  akuntansi  dan  penyajian  Laporan

                    Keuangan oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
                    akuntansi  telah diselenggarakan  berdasarkan Sistem Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan

                                                                                                       71
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79