Page 69 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

 Pelaksanaan Rekonsiliasi dilakukan oleh setiap UAKPA sampai dengan terbit

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Dalam hal UAKPA belum/terlambat

melaksanakan Rekonsiliasi sampai dengan batas akhir jadwal pelaksanaan
Rekonsiliasi, KPPN akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi

dan Ketidakpatuhan (SP2S), sehingga menyebabkan penolakan SPM yang
diajukan oleh Satker.

 Penolakan SPM tersebut dikecualikan terhadap SPM LS Belanja Pegawai,

SPM LS pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
 Dalam hal UAKPA/UAPPA-W telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

Rekonsiliasi, KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan
Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP3S) , sehingga kebijakan penolakan SPM oleh

KPPN tidak berlaku.

66