Page 65 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

dan benar (seluruh data transaksi keuangan telah dicatat pada aplikasi terintegrasi

pada modul modul anggaran, modul bendahara, dan modul pembayaran).
d. Elemen data yang dilakukan Rekonsiliasi paling sedikit meliputi:

1) Pagu Belanja;
2) Belanja;

3) Pengembalian Belanja;
4) Estimasi Pendapatan;

5) Pendapatan Bukan Pajak;

6) Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak;
7) Pengembalian Pajak;

8) Mutasi Uang Persediaan;

9) Kas di Bendahara Pengeluaran;
10) Kas pada Badan Layanan Umum;

11) Kas Lainnya di K/L dari Hibah; dan
12) Pengesahan Hibah Langsung Barang.

e. UAKPA/UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja,
termasuk transaksi yang dilakukan melalui KPPN di luar KPPN mitra kerja,

seperti:

1) Transaksi setoran melalui MPN -G2 yang rekening penyetorannya dikelola
oleh KPPN Khusus Penerimaan;

2) Transaksi setoran langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN);
3) Transaksi dan pengeluaran yang dilakukan melalui KPPN Khusus Penerimaan

dan Hibah; dan
4) SPM KP (SPM Pengembalian Pendapatan Pajak) yang pencairannya

dilakukan di luar Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

f. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Penerbitan
SHR dilakukan secara elektronik (digital signature) dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Diterbitkan oleh aplikasi terintegrasi apabila tidak terdapat TDK Rupiah dan
TDK Chart of Account (CoA); dan

2) Persetujuan oleh KPPN, apabila masih terdapat TDK Rupiah dan/ atau TDK
CoA, namun secara sistem tidak dapat diperbaiki pada Aplikasi SAKTI/SPAN

sampai dengan batas akhir jadwal Rekonsiliasi. Pemberian persetujuan
tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu Satker mengajukan permintaan

62