Page 66 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 66

persetujuan  Rekonsiliasi  kepada  KPPN  melalui  aplikasi  MonSAKTI.

                               Kemudian,  KPPN  melakukan  analisis  atas  permintaan  persetujuan
                               Rekonsiliasi  dari Satker. Apabila secara ketentuan kebijakan  penerbitan SHR,

                               permintaan  tersebut dapat disetujui  maka KPPN akan menyetujui  permintaan
                               persetujuan Rekonsiliasi  dimaksud.  Namun dalam hal secara ketentuan masih

                               dapat  dilakukan  perbaikan  atas TDK  Rupiah  dan/atau  TDK CoA tersebut,
                               KPPN berhak menolak atas permintaan persetujuan Rekonsiliasi  dan meminta

                               Satker  untuk  melakukan  perbaikan  sebagaimana  mestinya.  Kriteria  TDK

                               Rupiah dan/atau TDK CoA yang dapat disetujui  oleh KPPN diatur lebih lanjut
                               pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

                           Beberapa  kondisi  hasil  Rekonsiliasi  yang  menyajikan  selisih  data  (TDK),

                           dibedakan menjadi:
                           1)  TDK  Rupiah  TDK  Rupiah  merupakan  penyajian  selisih  data  secara nilai

                               rupiah  (Nilai  Rupiah  SPAN  dan  Nilai  Rupiah  SAKTI)  per  elemen  data
                               Rekonsiliasi.

                           2)  TDK CoA/TDK Segmen BAS TDK CoA merupakan penyajian  selisih  data
                               antara SPAN dan SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA.

                           3)  TDK Detail TDK Detail  merupakan penyajian  selisih  data antara SPAN dan

                               SAKTI yang  memerlukan  tindak  lanjut  hingga  tingkat  COA dan pencatatan
                               tanggal serta nomor Dokumen Sumber.

                       g.  Proses analisis  Laporan  Keuangan  dilaksanakan  oleh  Satker  maupun  oleh  unit
                           pelaporan  di atasnya. Sehingga  selama periode  pelaksanaan Rekonsiliasi,  apabila

                           masih  terdapat  TDK,  Satker  melakukan  perbaikan  data  atas  TDK  berkenaan.
                           Setelah  melakukan  perbaikan  data pada SAKTI dan/atau  diperlukan  melakukan

                           koreksi  data  transaksi  keuangan  pada  SPAN,  perubahan  data  pada  aplikasi

                           MonSAKTI  atas perbaikan  data yang  dilakukan  pada aplikasi  SAKTI dan/atau
                           SPAN mengikuti  ketentuan OLAP system.

                      Ketentuan lebih lanjut  terkait tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi  diatur dalam Peraturan

                    Direktur Jenderal Perbendaharaan

                C.  KETIDAKPATUHAN DALAM PENYELESAIAN REKONSILIASI

                        Dalam  rangka  menyajikan  Laporan  Keuangan  yang  andal,  UAKPA  melakukan
                    Rekonsiliasi  data  Laporan  Keuangan.  Pelaksanaan  Rekonsiliasi  dilakukan  oleh  setiap

                    UAKPA sampai  dengan  terbit  Surat  Hasil  Rekonsiliasi  (SHR).  Dalam  hal  UAKPA


                                                                                                       63
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71