Page 66 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 66
persetujuan Rekonsiliasi kepada KPPN melalui aplikasi MonSAKTI.
Kemudian, KPPN melakukan analisis atas permintaan persetujuan
Rekonsiliasi dari Satker. Apabila secara ketentuan kebijakan penerbitan SHR,
permintaan tersebut dapat disetujui maka KPPN akan menyetujui permintaan
persetujuan Rekonsiliasi dimaksud. Namun dalam hal secara ketentuan masih
dapat dilakukan perbaikan atas TDK Rupiah dan/atau TDK CoA tersebut,
KPPN berhak menolak atas permintaan persetujuan Rekonsiliasi dan meminta
Satker untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kriteria TDK
Rupiah dan/atau TDK CoA yang dapat disetujui oleh KPPN diatur lebih lanjut
pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Beberapa kondisi hasil Rekonsiliasi yang menyajikan selisih data (TDK),
dibedakan menjadi:
1) TDK Rupiah TDK Rupiah merupakan penyajian selisih data secara nilai
rupiah (Nilai Rupiah SPAN dan Nilai Rupiah SAKTI) per elemen data
Rekonsiliasi.
2) TDK CoA/TDK Segmen BAS TDK CoA merupakan penyajian selisih data
antara SPAN dan SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA.
3) TDK Detail TDK Detail merupakan penyajian selisih data antara SPAN dan
SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA dan pencatatan
tanggal serta nomor Dokumen Sumber.
g. Proses analisis Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Satker maupun oleh unit
pelaporan di atasnya. Sehingga selama periode pelaksanaan Rekonsiliasi, apabila
masih terdapat TDK, Satker melakukan perbaikan data atas TDK berkenaan.
Setelah melakukan perbaikan data pada SAKTI dan/atau diperlukan melakukan
koreksi data transaksi keuangan pada SPAN, perubahan data pada aplikasi
MonSAKTI atas perbaikan data yang dilakukan pada aplikasi SAKTI dan/atau
SPAN mengikuti ketentuan OLAP system.
Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan
C. KETIDAKPATUHAN DALAM PENYELESAIAN REKONSILIASI
Dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan yang andal, UAKPA melakukan
Rekonsiliasi data Laporan Keuangan. Pelaksanaan Rekonsiliasi dilakukan oleh setiap
UAKPA sampai dengan terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Dalam hal UAKPA
63