Page 75 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat (SAPP) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu dilakukan terhadap LKKL, LKBUN, dan LKPP.
Reviu atas LKKL, LKBUN, dan LKPP masing-masing dilaksanakan oleh APIP pada

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, APIP yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan selaku BUN, dan BPKP.

Tujuan reviu adalah untuk:
a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKKL dan

LKBUN;

b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

sesuai dengan SAP; dan

c. membantu terlaksananya konsolidasi dan penyajian LKPP.
Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan kelemahan dalam

penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LKKL/LKBUN/LKPP,
maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/

atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Reviu tidak
memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam

reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian,

pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan
dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan,

atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian

LKKL dan LKBUN, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan Dokumen Sumber
yang diperlukan serta penelaahan atas kesesuaian proses konsolidasi dengan sistem

akuntansi Pemerintah Pusat dan kesesuaian penyajian LKPP dengan SAP. Ruang lingkup

reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan
Dokumen Sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan dengan cara

pemerolehan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan

prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu
dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKKL,

penyusunan LKBUN, dan penyusunan LKPP. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah
reviu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKKL,

penyusunan LKBUN, dan penyusunan LKPP, serta tidak menunggu setelah LKKL,
LKBUN, dan LKPP tersebut selesai disusun.

72