Page 58 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Poin-Poin Penting

 Laporan Keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap Entitas
Pelaporan yang meliputi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

(LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
 LKKL disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan

dihasilkan dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). LKKL terdiri atas LRA,
Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu

yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.

 Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan LKKL kepada Presiden melalui
Menteri Keuangan, untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran

berakhir.
 Kementerian Negara/Lembag juga diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan
dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen pelaksanaan APBN.

 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyampaikan laporan
kinerja kepada Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

 LKBUN disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan

dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SABUN). LKBUN terdiri atas LRA,
Neraca, LAK, LO, LPE, LPSAL, dan CaLK.

 Menteri Keuangan selaku BUN menyampaikan LKBUN dilengkapi dengan

pernyataan telah direviu oleh APIP dan pernyataan tanggungjawab kepada
Presiden, untuk selanjutnya disampaikan ke BPK

55