Page 57 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

D. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dinyatakan bahwa keuangan
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan

pertanggungjawaban atas BMN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Laporan Barang Milik Negara

disajikan dalam rangka menatausahakan BMN pada Pengguna Barang/Pengelola Barang.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang menyusun Laporan Barang
Pengguna (LBP) yang datanya berasal dari himpunan Laporan Barang Kuasa Pengguna

(LBKP) pada UAKPB, LBP Wilayah pada UAPPB-W, dan/atau LBP Eselon I pada

UAPPB-El. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku UAPB menyampaikan LBP yang telah
disahkan oleh pejabat penanggungjawab UAPB kepada Kantor Pusat DJKN.

Menteri Keuangan selaku pengelola barang menyusun Laporan Barang Pengelola
(LBP) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) per Kementerian/Lembaga. LBP

menyajikan posisi BMN berupa tanah dan/ atau bangunan eks BMN idle yang dimiliki dan
dikuasai oleh pengelola barang. Sedangkan LBMN per Kementerian/Lembaga disusun

dengan menghimpun seluruh LBP Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, Menteri

Keuangan menyusun LBMN yang merupakan penggabungan dari Laporan Barang
Pengelola dan LBMN per Kementerian/Lembaga. LBMN tersebut digunakan sebagai

bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat.

54