Page 68 - E-book dasar-dasar komunikasi pekerjaan sosial

KEGIATAN PEMBELAJARAN

13

ORGANISASI DAN

ADMINISTRASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

8.1 pengorganisaian dalam penyuluhan
Pengorganisasian dalam kegiatan penyuluhan terutama diarahkan pada upaya mempercepat
pemerataan penerapan teknologi pada tiap tingkat sasaran binaan. Disampng itu, adanya
pengorganisasian penyuluhan akan mempermudah koordinasi, memperlancar arus informasi
sekaligus menjalin kerja sama antar penyuluhan di lapangan, baik yang bergerak disubsektor
pertanian pangan,peternakan,perkebunan,maupunperikan dan kelautan.
Untuk lebih tearahnya kegiatan penyuluhan maka penataan organisa yang perlu dilakukan
menurut Samsudin (1994) adalah meliputi berikut ini.
Organisa pada tingkat penyuluh, mulai dari penyuluh lapangan hingga penentu kebijaksaan
ditingkat atas.
Organisasi pada tingkat sasaran binaan termasuk berbagai organisasi masyarakat ,seperti
kelompok tani dewasa, kelompok taruna tani,kelompok wanita tani, kelompok peternak ayam
kampung, kelompok ternak parah,kelompok peternak kambing,kelompok pengrajin, kelompok
nelayan , kelompok dasa wisma dan sebagainya
3. Organissasi nelayanan dan pemasaran hasil ; termasuk disini adalah koperasi unit desa,
koperasi peternak susu, koperasi simpan pinjam dan sebagainya
4. Organisasi yang terkait dengan kegiatan penyuluhan, baik dari instansi pemerintah maupun
lembaga swadaya masyarakat.
Di beberapa negara berkembang, masalah pengorganisasian ditingkat penyeluhan,
terutama mencakupi antara lain sebagai berikut.
Tidak tersedianya waktu dan dana yang cukup bagi penyuluh dalam membuat rencana kerja
yang relevan dengan kebutuhan dan sasaran.
Fungsi penyuluh yang masih kabur karena masih banyak penyuluh yang melakukan kegiatan
administrasi dan tugas tugas lain diluar kegiatan penyuluhan.
Luasnya wilayah kerja penyuluhan yang tidak berimbang dengan personil dan sarana yang
masih sangat terbatas.
Kempampuan penyuluh dalam berbagai keahlian yang masih terbatas karena masih kurangnya
memperoleh latihan yang menyangkut tugas pokoknya.
Peraturan atau kebijakan pemerintah yang sering atau mudah berubah, sehingga memerlukan
penyesuaian yang cukup lama dari kondisi sebelumnya.
Menurut Mardikanto (1993)

64