Page 19 - E-MODUL (210 × 297 mm)
P. 19

Proses Perumusan Dasar Negara






                                                                Hasil  perumusan  panitia  kecil
               Rumusan  Panitia  Sembilan  itu                  disempurnakan        bahasanya        oleh
               kemudian  diberi  nama  Jakarta                  sebuah  “Panitia  penghalus  bahasa”
               Charter  atau  Piagam  Jakarta.                  yang       terdiri       dari      Husein
               Rumusan  dasar  negara  dalam                    Jayadiningrat,  Agus  Salim,  dan
                                                                Supomo.  Panitia  ini  juga  bertugas
               Piagam Jakarta itu berbunyi:                     menyempurnakan  dan  menyusun
               1)  Ketuhanan,  dengan  kewajiban                kembali  rancangan  undang-undang
               menjalankan  Syari’at  Islam  bagi               dasar yang sudah dibahas itu.
               pemeluk-pemeluknya.
               2)  Kemanusiaan  yang  adil  dan                 Pembukaan  serta  batang  tubuh
               beradab.                                         rancangan  UUD  yang  dihasilkan
               3) Persatuan Indonesia.                          disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
               4) Kerakyatan yang dipimpin oleh                 Agustus  1945.  Namun,  sebelum
               hikmat       kebijaksanaan          dalam        disahkan  Pembukaan  UUD  yang
                                                                                    Piagam
               permusyawaratan/perwakilan.                      diambil     dari  Panitia       Jakarta
                                                                rumusan
               5)  Keadilan  sosial  bagi  seluruh              mengalami         perubahan.     Sembilan
                                                                                                     Pada
               rakyat Indonesia.
                                                                tanggal  17  Agustus  1945  sore,
               Perumusan terakhir dasar negara                  seorang  opsir  angkatan  laut
               dilakukan pada persidangan BPUPKI                Jepang  menemui  Drs.  Mohammad
               tahap  kedua,  yang  dimulai  pada               Hatta.  Opsir  itu  menyampaikan
                                                                                  dari
                                                                keberatan
               tanggal  10  Juli  1945.  Pada                                               tokoh-tokoh
               kesempatan  itu,  dibahas  rencana               rakyat  Indonesia  bagian  Timur
               UUD,        termasuk          pembukaan          atas       kata-kata        “Ketuhanan,
               (preambule)           oleh        Panitia        dengan      kewajiban       menjalankan
               Perancang  Undang-Undang  Dasar                  syari’at      Islam     bagi    pemeluk-
               yang  diketuai  oleh  Ir.  Sukarno.              pemeluknya,”         dalam        Piagam
               Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945,                Jakarta.  Sebelum  rapat  PPKI
               Panitia Perancang Undang-Undang                  tanggal  18  Agustus  1945,  Drs.
               Dasar  menyetujui  isi  preambule                Moh.  Hatta  dan  Ir.  Sukarno
               yang diambil dari Piagam Jakarta.                meminta  empat  tokoh  Islam,  yakni
                                                                Ki
                                                                      Bagus
                                                                                 Hadikusumo,
               Panitia  ini  kemudian  membentuk                                                    Wahid
               “Panitia  Kecil  Perancang  Undang               Hasyim,  Mr.  Kasman  Singodimejo,
               Undang  Dasar”  yang  diketuai  oleh             dan  Mr.  Teuku  Moh.  Hassan  untuk
               Prof.  Dr.  Mr.  Supomo  dengan                  membicarakan hal tersebut. Hal ini
                                                                                 untuk
                                                                dilakukan
               anggota  Mr.  Wongsonegoro,  Mr.                                              menghindari
               Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis,                perdebatan  panjang  dalam  rapat
               Mr. R. P. Singgih, H. Agus Salim, dan            PPKI.  Akhirnya  mereka  sepakat
               dr. Sukiman.                                     kata-kata  yang  menjadi  ganjalan
                                                                bagi  masyarakat  Indonesia  Timur
                                                                itu  diubah  menjadi  “Ketuhanan
                                                                Yang Maha Esa.”







                                                               19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24