Page 50 - NATASYA AINI BUKU SAKU DIGITAL EKONOMI PENDIDIKAN

 Standar Nasional Pendidikan :Penerimaan yang sesuai dengan kriteria

umum dalam Standar Nasional Pendidikan, misalnya usia minimal masuk TK
atau SD, kemampuan dasar tertentu, atau persyaratan administrasi yang sesuai.

sekolah negeri menarik SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dari orang tua murid

Pada prinsipnya, sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik SPP (Sumbangan Pembinaan

Pendidikan) yang bersifat wajib dari orang tua atau murid, karena pendidikan dasar di
Indonesia diatur sebagai layanan gratis melalui kebijakan pemerintah seperti Bantuan

Operasional Sekolah (BOS). Namun, sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat
sukarela, sesuai dengan aturan tertentu.Selain itu :

Regulasi yang Berlaku

 Pasal 31 UUD 1945: Negara menjamin pendidikan dasar sebagai hak warga negara
yang diberikan tanpa biaya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib

membiayai pendidikan dasar.
 Permendikbud No. 75 Tahun 2016: Melarang sekolah menarik pungutan dari

peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Untuk jenjang

SMA/SMK, pungutan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan
persetujuan pihak terkait, seperti komite sekolah.

Penggunaan Dana BOS

 Pemerintah telah menyediakan dana BOS sebagai pengganti kebutuhan dasar
operasional sekolah, termasuk menggaji guru honorer, membeli perlengkapan belajar,

dan biaya pemeliharaan fasilitas sekolah. Dengan adanya BOS, sekolah negeri di
jenjang SD dan SMP tidak memerlukan pungutan wajib dari peserta didik.

Perbedaan Sumbangan dan Pungutan

50