Page 56 - NATASYA AINI BUKU SAKU DIGITAL EKONOMI PENDIDIKAN

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48

ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Danaan

Pendidikan;

-Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

M. biaya riil sekolah yang sah (tidak melangagar peraturan) dan klasifikasikan termasuk
biaya yang mana ( biaya investasi, biaya operasional, atau lainnya

Berikut adalah beberapa biaya rill sekolah yang sah (tidak melanggar peraturan) berdasarkan
peraturan dan kebutuhan sekolah, serta klasifikasinya ke dalam jenis biaya:

1. Biaya Investasi

Biaya yang digunakan untuk pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.

 Contoh:Pembangunan gedung baru (misalnya, laboratorium,
perpustakaan),Pengadaan perangkat teknologi (seperti komputer atau alat
multimedia),Renovasi fasilitas sekolah.
 Dasar Hukum: Sah jika dilakukan sesuai dengan anggaran yang diperoleh dari
pemerintah (DAK) atau sumbangan masyarakat.
 Klasifikasi: Biaya Investasi.

2. Biaya Operasional

Biaya rutin yang dikeluarkan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar.

 Contoh:Pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan (bagi sekolah swasta),Biaya
listrik, air, dan internet,Pembelian alat tulis kantor (ATK) dan alat peraga
pembelajaran,Pemeliharaan fasilitas sekolah (seperti perbaikan ringan kursi/meja).
 Dasar Hukum: Sah jika menggunakan dana BOS, iuran orang tua, atau sumber lain
yang sesuai.
 Klasifikasi: Biaya Operasional.

56