Page 58 - NATASYA AINI BUKU SAKU DIGITAL EKONOMI PENDIDIKAN

Sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan siswa membeli seragam di sekolah, dan

seharusnya tidak mengelola penjualan seragam secara eksklusif. Argumen ini
didasarkan pada beberapa prinsip hukum dan etika pendidikan yang bertujuan untuk

memastikan akses yang adil dan inklusif bagi semua siswa.

Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari:

Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Inklusif: Berdasarkan UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan harus bisa diakses oleh semua
lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pengadaan seragam

sekolah. Jika sekolah memaksa siswa membeli seragam dari sekolah, hal ini bisa

memberatkan sebagian siswa dan orang tua yang memiliki keterbatasan finansial.

Hak Konsumen dan Pilihan: Orang tua dan siswa memiliki hak untuk memilih tempat
pembelian seragam sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Pengadaan seragam

melalui sekolah sering kali tidak transparan dalam hal harga dan kualitas, serta bisa
membatasi hak konsumen untuk mendapatkan barang yang lebih murah atau lebih

sesuai dengan preferensi mereka.

Penghindaran Konflik Kepentingan: Sekolah sebagai institusi pendidikan harus fokus

pada pengembangan akademik dan kesejahteraan siswa, bukan pada aktivitas
komersial seperti penjualan seragam. Mengelola penjualan seragam secara internal

bisa memunculkan potensi konflik kepentingan, di mana sekolah mungkin lebih
mementingkan keuntungan daripada kebutuhan siswa.

Peraturan yang Mengatur Pengadaan Seragam: Berdasarkan Permendikbud No. 45
Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah, sekolah hanya boleh mengatur

penggunaan seragam, tetapi tidak boleh memaksa siswa untuk membeli seragam dari

sekolah. Penjualan seragam di sekolah seharusnya bersifat opsional, bukan wajib.

Perlindungan Terhadap Praktik Komersialisasi Pendidikan: Penjualan seragam yang
diwajibkan oleh sekolah dapat dianggap sebagai bentuk komersialisasi pendidikan, di

mana sekolah menggunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan dari peserta
didik. Ini bertentangan dengan semangat pendidikan yang seharusnya mementingkan

58