Page 20 - Modul MP
P. 20

Materi Pelatihan Dasar 1 - Modul Kebijakan PIS-PK
                    PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN



                                Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan  pendekatan
                                keluarga oleh Puskesmas.
                          3.    Pemantauan dan Pengendalian
                                Pemantauan dan pengendalian dilaksanakan dengan mengembangkan
                                sistem  pelaporan  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  ke  Dinas
                                Kesehatan  Provinsi,  sehingga  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dapat
                                mengetahui IKS tingkat kabupaten/kota dari masing-masing kabupaten
                                dan kota di wilayah kerjanya, dan menghitung IKS tingkat provinsi.

                   III.   Peran Kementerian Kesehatan
                          Kementerian Kesehatan sebagai Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan
                          urusan  pemerintahan  konkuren  sebagaimana  di  maksud  di  dalam  Undang-
                          Undang  No.  23  Tentang  Pemerintahan  Daerah  berwenang  untuk:    (a)
                          menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  dalam  rangka
                          penyelenggaraan  urusan  pemerintahan;  (b)  melaksanakan  pembinaan  dan
                          pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
                          kewenangan daerah, selain juga pengembangan sumber daya, koordinasi dan
                          bimbingan, serta pemantauan dan evaluasi. Bentuk dan isi dari Prokesga, baik
                          dalam bentuk manual maupun elektronik, harus ditetapkan oleh Kementerian
                          Kesehatan  sebagai  contoh  (prototype).  Pengadaan/penggandaannya  dapat
                          dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan/atau  Dinas  Kesehatan
                          Kabupaten/Kota. Demikian pula isi dari Pinkesga, serta kurikulum dan modul
                          untuk pembekalan tenaga Pembina Keluarga. Secara lebih terinci hal-hal yang
                          perlu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut.

                          1.  Kebijakan dan Pedoman
                               Kebijakan  dan  pedoman  yang  harus  disiapkan  oleh  Kementerian
                               Kesehatan meliputi, hal-hal berikut:
                                 a.   Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan
                                      Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
                                 b.   Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Program Indonesia
                                      Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
                                 c.   Peta  Jalan  (Road  Map)  Program  Indonesia  Sehat  dengan
                                      Pendekatan Keluarga.
                                 d.   Pedoman    Pembiayaan  Program  Indonesia  Sehat  dengan
                                      Pendekatan  Kelaurga  (Perencanaan  Teritegrasi  dari  berbagai
                                      Sumber Dana- Kapitasi-BOK- CSR)
                                 e.   Petunjuk  teknis  untuk  sosialisasi  kepada  para  pemangku
                                      kepentingan.





                                                                            Pelatihan Manajemen Puskesmas | 18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25