Page 280 - Modul MP
P. 280

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                    berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar
                    meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  setinggi-tingginya.  Pembiayaan
                    pembangunan  kesehatan  di  Indonesia  bersumber  dari:  1.  Pemerintah  Pusat:
                    minimal 5% APBN di luar gaji. 2. Pemerintah Daerah (Provinsi & Kab./Kota): min.
                    10% APBD di luar gaji. 3. Swasta/Masyarakat: Community Social Responsibilty
                    (CSR),  melalui  sistem  jaminan  sosial  nasional  dan/atau  asuransi  kesehatan
                    komersial,  dan  mekanisme  lainnya.  Berdasarkan  Undang-undang  nomor  36
                    Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa penggunaan pembiayaan dari
                    Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan
                    publik minimal dua 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan
                    APBD, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
                    Faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  pembiayaan  kesehatan  di  suatu  daerah,
                    antara  lain:  1.  Kemampuan perencanaan 2.  Komitmen daerah 3.  Kemampuan
                    advokasi  4.  Keseimbangan  alokasi  antara  mata  anggaran  5.  Skala  prioritas
                    masalah kesehatan 6. Pendapatan daerah 7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 8.
                    Dana Perimbangan 9. Lain-lain pendapatan yang sah.

                    Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan
                    seluruh  unsur  Bangsa  Indonesia,  baik  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah
                    Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Swasta, Organisasi Profesi (OP)
                    dan masyarakat.

                    Dalam  rencana  strategis  Kementerian  Kesehatan  Tahun  2020-2024  arah
                    kebijakan  pembangunan  kesehatan  nasional  adalah  meningkatkan  pelayanan
                    kesehatan  menuju  cakupan  kesehatan  semesta  dengan  penguatan  pelayanan
                    kesehatan  dasar  (primary  health  care)  dan  mendorong  peningkatan  upaya
                    promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

                    Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu
                    a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
                    b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan
                      permasalahan gizi ganda
                    c. Peningkatan pengendalian penyakit
                    d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
                    e. Penguatan Sistem Kesehatan

                    Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga Dalam rangka melakukan
                    penguatan  promotif-preventif  (paradigma  sehat)  dan  penguatan  pelayanan
                    kesehatan     dengan      Pendekatan      Keluarga,     pada     dasarnya     adalah
                    mengintegrasikan  UKP  dan  UKM  secara  berkesinambungan,  dengan  target
                    keluarga.  Penyelenggaraan  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan
                    Keluarga  (PIS-PK)  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  keluarga  berserta
                    anggotanya  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif,  meliputi




                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 28
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285