Page 281 - Modul MP
P. 281

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                    pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;
                    mendukung  pencapaian  standar  pelayanan  minimal  kabupaten/kota  melalui
                    peningkatan  akses  dan  skrining  kesehatan;  mendukung  pelaksanaan  jaminan
                    kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi
                    peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis
                    dalam  Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan  Tahun  2020-2024.  Perlu
                    dilakukan  review  ulang  indikator  PIS-PK,  dimungkinkan  adanya  muatan  lokal
                    sesuai  masalah  kesehatan  lokal,  desentralisasi  manajemen  pengelolaan  data
                    PIS-PK,  serta  penekanan  bahwa  PIS-PK  adalah  alat  manajemen  puskesmas
                    yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas dan pimpinan puskesmas
                    untuk perbaikan upaya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

                    Perencanaan  di  Puskesmas  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)
                    Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  terkecil  harus  terintegrasi  dengan
                    pembangunan  kesehatan  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
                    perencanaan  pembangunan  nasional  yang  mengacu  kepada  Sistem
                    Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai Undang-undang Nomor 25
                    Tahun 2004 tentang SPPN, sistem tersebut merupakan satu kesatuan tata cara
                    perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka
                    panjang  (periode  perencanaan  20  tahun),  jangka  menengah  (periode
                    perencanaan 5 tahun), dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
                    pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

                    Siklus  perencanaan  kesehatan  daerah  terikat  pada  siklus  perencanaan  yang
                    diatur oleh  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  2004  dan  Peraturan  Pemerintah
                    Nomor 8 Tahun 2008, dan dapat dilihat pada skema dibawah ini:




























                    Puskesmas  memiliki  berbagai  sumber  pembiayaan  dalam  pelaksanaan
                    kegiatannya. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, upaya kesehatan





                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 29
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286