Page 291 - Modul MP
P. 291

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                              itu  pula,  langkah  awal  dalam  melaksanakan  PERENCANAAN  DAN
                              PENGANGGARAN KESEHATAN DAERAH adalah melakukan “analisis
                              situasi  wilayah“  secara  komprehensif,  yang  dalam  perspektif
                              kesehatan terdiri dari 7 entitas sebagai berikut:
                              1.  Entitas wilayah geografi
                              2.  Entitas wilayah administratif
                              3.  Entitas demografi
                              4.  Entitas epidemiologi
                              5.  Entitas lingkungan fisik dan biologis
                              6.  Entitas sosial budaya
                              7.  Entitas kegiatan ekonomi dan industri

                          b)  Komprehensif
                              PERENCANAAN  DAN  PENGANGGARAN  KESEHATAN  DAERAH
                              adalah  penyusunan  rencana  kerja  dan  rencana  anggaran  kesehatan
                              yang bersifat     komprehensif yang meliputi:
                              1.  Rencana  program  kesehatan  yang  perlu  dan  wajib  dilaksanakan
                                   daerah, yang terdiri dari program UKM dan  UKP
                              2.  Rencana penguatan sistem kesehatan di daerah
                              Jenis  program  tersebut  telah  ditetapkan  dalam  beberapa  kebijakan
                              seperti  diatur  dalam  UU-23/2014  tentang  pembagian  urusan
                              kepemerintahan,  UU-36/2009  tentang  kesehatan,  PP  tentang  SPM,
                              Perpres-72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

                          c)  Bottom up
                              Kebijakan  kesehatan  nasional  (UU-36/2009,  Perpres-72/2012,  PP
                              tentang  SPM,  RPJMN  dan  Renstra  Kesehatan)  telah  menetapkan
                              hampir semua jenis program kesehatan yang perlu dan harus dilakukan
                              di daerah. Semua program  tersebut sudah mencakup hampir semua
                              kebutuhan  dan  masalah  kesehatan  yang  di  setiap  kabupaten/kota.
                              Kalau demikian, apakah perencanaan bottom up masih  diperlukan?
                              Proses  “bottom  up“  tetap  diperlukan  dan  PERENCANAAN  DAN
                              PENGANGGARAN  KESEHATAN  DAERAH  mengakomodir  proses
                              “bottom  up“  tersebut,  terutama  dalam  mengidentifikasi  faktor-faktor
                              resiko  kesehatan  yang  bisa  bersifat  spesifik  daerah  (local  spesific).
                              Misalnya,  masalah  stunting  ada  di  banyak  kabupaten,  namun  faktor
                              resikonya bisa berbeda antara daerah: ketahanan pangan, pola asuh
                              anak yang terkait dengan budaya, insidens dan penyakit infeksi, porsi
                              belanja rokok dalam belanja RumahTangga, dll. Demikian juga, faktor
                              resiko malaria bisa berbeda antar daerah: kegiatan penambangan liar,
                              perilaku nyamuk, laguna, dll. Assement  faktor resiko ini  bisa diketahui
                              dalam  proses  analisis  situasi  berbasis  wilayah  seperti  disampaikan
                              diatas.




                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 39
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296