Page 294 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

wilayah. Seringkali pelaksana masing-masing intervensi dalam
paket tersebut adalah unit yang berbeda di Dinas Kesehatan atau
sektor lain temasuk swasta. Misalnya mobilisasi dan
pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Sie Promkes di Dinas
Kesehatan, tetapi juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat di
Pemda (misalnya menggunakan dana ADD), atau LSM/Swasta.
Unit-unit tersebut perlu duduk bersama untuk mengitegrasikan
kegiatan masing-masing dalam mencapai target bersama,
misalnya penurunan AMI dan API malaria.

2. Keterpaduan jadwal/ waktu
Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan adalah hal yang kritikal
dalam PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN
DAERAH. Perlu diingat bahwa masa kerja untuk pelaksanaan Renja
adalah 12 bulan (kalau realisasi anggaran tidak terlambat) atau
hanya 52 minggu, dikurangi lebih dari 70 hari libur (52 hari minggu
plus hari-hari libur nasional). Ini penting berkaitan dengan beban
kerja staf Dinkes dan Puskesmas yang ada batasnya.

Misalnya penyuluhan tentang berbagai aspek kesehatan di suatu
kecamatan sedapat mungkin diIntegrasikan (serentak) sehingga
petugas tidak berulang-ulang datang kesuatu wilayah dengan
sasaran penduduk yang sama.

Keterpaduan jadwal ini dalam PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN KESEHATAN DAERAH dibantu dengan
penyusunan RO (rencana operasional) yang terpadu untuk semua
program.

3. Keterpaduan (integrasi) sumberdaya
Dalam proses PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KESEHATAN DAERAH juga diperlukan integrasi sumberdaya. Ini
dilakukan dalam pertemuan lintas program dan lintas sektor. Dalam
pengintegrarian lintas program misalnya, hasil rencana masing-
masing program dibahas bersama untuk menemukan adakah
sumberdaya yang bisa di-integrasikan (dipergunakan bersama).
Misalnya adalah rencana pengadaan sarana dan alat yang bisa
dipakai bersama (Mikroskop, kenderaan roda dua, dll), pelaksana
kegiatan promkes (yang sekarang sangat jarang ada tenaga
promkes profesional baik di Puskesmas maupun Dinkes).

Dalam hal pendanaan, ADD bisa di-integrasikan dengan anggaran
program Promkes di Dinas untuk kegiatan pemberdayaan

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 42