Page 297 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

dalam penganggaran pembangunan yang dikenal dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengertian Pembiayaan Pembangunan
dalam arti luas, yaitu, Usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk
membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-
sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) yang
bersifat konvensional atau non-konvensional. Pembiayaan kesehatan
bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan
dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan
secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya. Pembiayaan pembangunan kesehatan di Indonesia
bersumber dari: 1. Pemerintah Pusat: minimal 5% APBN di luar gaji. 2.
Pemerintah Daerah (Provinsi & Kab./Kota): min. 10% APBD di luar gaji. 3.
Swasta/Masyarakat: Community Social Responsibilty (CSR), melalui sistem
jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial, dan
mekanisme lainnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan disebutkan bahwa penggunaan pembiayaan dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk kepentingan
pelayanan publik minimal dua 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan
dalam APBN dan APBD, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia,
dan anak terlantar. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan
di suatu daerah, antara lain: 1. Kemampuan perencanaan 2. Komitmen daerah
3. Kemampuan advokasi 4. Keseimbangan alokasi antara mata anggaran 5.
Skala prioritas masalah kesehatan 6. Pendapatan daerah 7. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) 8. Dana Perimbangan 9. Lain-lain pendapatan yang sah.
Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan
melibatkan seluruh unsur Bangsa Indonesia, baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Swasta,
Organisasi Profesi (OP) dan masyarakat.
Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 arah
kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan
kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya
promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu
1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan
penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat
5. Penguatan Sistem Kesehatan

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 45