Page 298 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga Dalam rangka
melakukan penguatan promotif-preventif (paradigma sehat) dan penguatan
pelayanan kesehatan dengan Pendekatan Keluarga, pada dasarnya adalah
mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target
keluarga. Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga berserta
anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi
pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif
dasar; mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota
melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan
jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator
Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2020-2024. Perlu dilakukan review ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan
adanya muatan lokal sesuai masalah kesehatan lokal, desentralisasi
manajemen pengelolaan data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah
alat manajemen puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf
puskesmas dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di
wilayah kerja puskesmas.

Perencanaan di Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkecil harus terintegrasi dengan
pembangunan kesehatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perencanaan pembangunan nasional yang mengacu kepada Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, sistem tersebut merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang (periode perencanaan 20 tahun), jangka
menengah (periode perencanaan 5 tahun), dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat.

Siklus perencanaan kesehatan daerah terikat pada siklus perencanaan yang
diatur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008, dan dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 46