Page 304 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

pembahasan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota.

B. Sumber Pembiayaan dan Penganggaran Puskesmas
Kebijakan pembiayaan kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan yang juga dikutip dalam Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Keduanya membedakan
dengan jelas sumber pembiayaan untuk program UKM dan UKP, yaitu sebagai
berikut:
a. Ayat 114. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan barang
publik (public good) yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan
untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat,
kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi
tanggung jawab pemerintah.
b. Ayat 115. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan
melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial
yang pada waktunya diharapkan akan mencapai Universal Health Coverage
(UHC) sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, upaya kesehatan dibiayai dari
sumber APBN dan APBD yang ada di berbagai sektor. Dana APBN dapat berupa
dana Dekonsentrasi, DBH, DAK, dan DAU. Kemudian ada DBHCHT dan Pajak
Rokok yang sudah diatur agar sebagian dipergunakan untuk kesehatan. Demikian
juga Alokasi Dana Desa sebagian harus dipergunakan untuk kegiatan kesehatan
di tingkat desa, utamanya untuk pemberdayaan masyarakat. Daerah juga bisa
memobilisasi dana CSR untuk membiayai kegiatan UKM. Pembiayaan UKM
memang tidak bisa diklaim ke asuransi, misalnya ke BPJS. Anggaran untuk
pelatihan Kader atau rapat dengan Kepala Desa dalam rangka UKM tidak bisa di
klaim ke BPJS karena memang tidak termasuk dalam “benefit package” JKN.
Pemerintah Daerah perlu memilah kegiatan mana saja yang sudah dan belum
terdanai sehingga tidak terjadi duplikasi sumber pendanaan untuk kegiatan di
bidang kesehatan.

a. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)
1) Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan
Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi
pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 52