Page 309 - Modul MP
P. 309

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN






                           b)  Belanja Daerah
                               Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
                               Daerah  (RKUD)  yang  mengurangi  ekuitas  dana  lancar,  yang
                               merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
                               akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah
                               dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang
                               menjadi  kewenangan  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  yang  terdiri
                               dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
                               perundang-undangan.

                               Urusan  Pemerintah  wajib  adalah  urusan  perentahan  yang  wajib
                               diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan
                               pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggaraakan oleh
                               daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

                               Belanja  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  wajib  tersebut
                               diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
                               masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang
                               diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
                               kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak  serta
                               mengembangkan  sistem  jaminan  sosial.  Peningkatan  kualitas
                               kehidupan  masyarakat  diwujudkan  melalui  prestasi  kerja  dalam
                               pencapaian  standar  pelayanan  minimal  berdasarkan  urusan  wajib
                               pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                               Belanja  daerah  diklasifikasikan  menurut  organisasi,  fungsi,  program
                               dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi
                               disesuaikan  dengan  susunan  organisasi  pemerintahan  daerah.
                               Klasifikasi  belanja  menurut  fungsi  terdiri  dari  klasifikasi  berdasarkan
                               urusan  pemerintahan  dan  klasifikasi  fungsi  pengelolaan  keuangan
                               Negara.     Sedangkan      klasifikasi  belanja    berdasarkan     urusan
                               pemerintahan  diklasifikasikan  menurut  kewenangan  pemerintahan
                               provinsi dan kabupaten/kota.
                               Belanja daerah terdiri dari:

                                1.  Belanja Tidak Langsung
                                   •  Belanja Pegawai
                                   •  Belanja Bunga
                                   •  Belanja Subsidi
                                   •  Belanja Hibah
                                   •  Belanja Bantuan Sosial







                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 57
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314