Page 314 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

19. Penatausahaan Penerimaan-Pendapatan Daerah melalui Bank Kas
Daerah
20. Penatausahaan Penerimaan-Pendapatan Daerah melalui Bank lain
21. Penatausahaan Bendahara Penerimaan
22. Penatausahaan Bendahara Penerimaan Pembantu

c) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk
laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari
penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan
pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh)
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu,
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan
perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah
merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.
Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan
tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal
yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber
daya manusia.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah, tahapan akutansi dan pelaporan
keuangan daerah;
• Akuntansi SKPD
• Akuntansi Pendapatan
• Akuntansi Penerimaan

• Akuntansi Pengeluaran
• Akuntansi Persediaan
• Akuntansi Aset Tetap
• Akuntansi Penghapusan Piutang
• Akuntansi PPKD
• Investasi Jangka Panjang
• Akuntansi Kas PPKD
• Realisasi Penggunaan Silpa
• Penutupan Dn Pelaporan Akuntansi PPKD
• Prosedur Pembalik

• Konsolidasi Laporan Keuangan
• Akuntansi Dana BLUD
• Konsolidasi Laporan Keuangan

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 62