Page 317 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Perbaikan usulan Kegiatan DAK setelah periode pengusulan
mengikuti ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Peraturan Menteri Keuangan
3. Pengusulan dan Perbaikan usulan kegiatan yang didanai oleh DAK
Fisik Bidang Kesehatan dilakukan melaui sistem informasi
perencanaan dan penganggaran terintegrasi (aplikasi KRISNA).
4. Periode Waktu Pengusulan Kegiatan yang didanai dari DAK Fisik
Bidang Kesehatan mengikuti Ketentuan peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan

e) Pengusulan penilaian dan pengganggaran DAK Nonfisik Bidang
kesehatan
1. Kementerian Kesehatan berkordinasi dengan Kementerian
Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas dalam pembahasan indikasi pagu anggaran
perjenis DAK nonfisik berdasarkan arah kebijakan, sasaran, satuan
biaya, dan usulan kegiatan DAK Nonfisik.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran dan pengalokasian
DAK nonfisik mengikuti ketentuan Pereturan Menteri Keuangan.
3. Pengusulan kegiatan DAK Nonfisik dilakukan melalui sistem
informasi e-renggar atau aplikasi lainnya yang diatur kemudian.

Formula Perencanaan dan Penganggaran Dana Transfer Khusus Bidang
Kesehatan.
Dalam perencanaan DAK, Unit Utama harus memperhatikan indikator
sebagai berikut :
➢ DAK Fisik
1. sarana, prasarana dan alat yang dimiliki oleh daerah.
2. kinerja daerah dalam pemanfatan DAK tahun t-1
3. konsistensi daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan DAK dengan
Perencanaannya
4. kepatuhan daerah dalam pelaporan pemanfaatan DAK sesuai
dengan waktu pelaporan yang ditentukan
5. kondisi geografis daerah
6. jumlah penduduk

➢ DAK Nonfisik
1. Jumlah Puskesmas
2. Jumlah Penduduk
3. Perkiraan jumlah ibu hamil
4. Lokus Program Pusat di daerah
5. kinerja daerah dalam pemanfatan DAK tahun t-1

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 65