Page 313 - Modul MP
P. 313

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                              diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi
                              akrual.

                              Proses  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah  diatur
                              dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
                              Pengelolaan Keuangan daerah;
                              1.  Penyusunan  dan  Pengesahan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran-
                                  SKPD (DPA-SKPD) dan Anggaran Kas
                              2.  Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
                              3.  Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-
                                  UP)  dan  Penerbitan  Surat  Perintah  Membayar-Uang  Persediaan
                                  (SPM-UP)
                              4.  Penerbitan  dan  Pencairan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana-Uang
                                  Persediaan (SP2D-UP)
                              5.  Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang Persediaan
                                  (SPP-GU)  dan  Penerbitan  Surat  Perintah  Membayar-Ganti  Uang
                                  Persediaan (SPM-GU)
                              6.  Penerbitan  dan  Pencairan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana-Ganti
                                  Uang Persediaan (SP2D-GU)
                              7.  Pengajuan  Surat  Permintaan  Pembayaran-Tambahan  Uang
                                  Persediaan  (SPP-TU)  dan  Penerbitan  Surat  Perintah  Membayar-
                                  Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU)
                              8.  Penerbitan  dan  Pencairan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana-
                                  Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU)
                              9.  Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) dan
                                  Penerbitan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) Gaji dan
                                  Tunjangan
                              10. Penerbitan  dan  Pencairan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana-
                                  Langsung (SP2D-LS) Gaji dan Tunjangan
                              11. Pengajuan SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS Barang dan Jasa
                              12. Penerbitan dan Pencairan SP2D-LS Barang dan Jasa
                              13. Pengajuan SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS BArang dan Jasa Non
                                  Pihak Ketiga, Belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan
                              14. Penerbitan  dan Pencairan  SP2D-LS Barang  dan  Jasa  Non Pihak
                                  Ketiga, Belanja Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) dan
                                  Pengeluaran Pembiayaan
                              15. Pelaksanaan Belanja
                              16. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran
                              17. Penatausahaan        Penerimaan-Pendapatan          Daerah      melalui
                                  Bendahara Penerimaan
                              18. Penatausahaan        Penerimaan-Pendapatan          Daerah      melalui
                                  Bendahara Penerimaan Pembantu






                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 61
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318