Page 308 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

ditetapkan dalam APBD. Karena APBD menjadi dasar pengelolaan
keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi pengendalian,
pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi realisasi belanja tidak boleh
melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan
tindakan pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2) Struktur APBD
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah
terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi
selisih kurang maka hal ini disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan
sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.
a) Pendapatan daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana
lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang
tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri
dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
• Pajak Daerah
• Retribusi Daerah

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
• Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
• Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
• Dana Alokasi Umum (DAU)
• Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri:
• Hibah
• Dana Darurat
• Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
• Bantuan Keuangan dari Provinsi

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 56