Page 330 - Modul MP
P. 330

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                                5.  Unit utama/unit teknis, menyusun dan menetapkan kriteria-kriteria
                                   teknis sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan,
                                   dan  menyampaikan  kepada  Sekretariat  Jenderal  dhi  Biro
                                   Perencanaan  dan  Anggaran  pada  bulan  Januari  tahun
                                   perencanaan.
                                6.  Sinkronisasi  dan  harmonisasi  antara    pusat  dan  daerah  dapat
                                   dilaksanakan secara tatap muka dan/atau secara  online melalui
                                   sistem informasi KRISNA.
                                7.  Ketentuan  lain  tentang  sinkronisasi  dan  harmonisasi  DAK  Fisik
                                   Bidang  Kesehatan  mengikuti  Peraturan  Menteri  PPN/Kepala
                                   Bappenas dan Peratutan Menteri Keuangan.

                           d)  Penilaian Akhir usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan
                                1.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  sinkronisasi  dan  harmonisasi
                                    usulan  DAK  Fisik  Bidang  Kesehatan,  unit  teknis/unit  utama
                                    masing-masing melakukan penilaian akhir atas usulan DAK Fisik
                                    Bidang Kesehatan.
                                2.  Unit utama/unit teknis menyusun dan menetapkan kriteria-kriteria
                                    teknis  penilaian  akhir  dengan  memperhatikan  hasil  sinkronisasi
                                    dan harmonisasi pusat-daerah.
                                3.  Penilain  akhir  atas  usulan  DAK  Fisik  Bidang  Kesehatan
                                    dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dhi Biro Perencanaan
                                    dan  Anggaran  dan  melibatkan  Inspektorat  Jenderal  sebagai
                                    pengendali internal.
                                4.  Unit  utama/teknis  yang  melakukan  penilaian  akhir  atas  usulan
                                    DAK  Fisik  Bidang  Kesehatan  ditetapkan  dalam  Keputusan
                                    Sekretaris Jenderal selaku koordinator DAK Bidang Kesehatan.
                                5.  Penilaian akhir atas usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan dapat
                                    dilaksanakan secara tatap muka dan/atau secara online melalui
                                    sistem informasi KRISNA.
                                6.  Ketentuan  lain  tentang  tim  penilaian  akhir  DAK  Fisik  Bidang
                                    Kesehatan  mengikuti  Peraturan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas
                                    dan Peratutan Menteri Keuangan.


                           e)  Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan
                                1.  Pemerintah  Daerah  menyusun  dan  menyampaikan    usulan
                                   rencana  kegiatan  yang  didanai  dari  DAK  Fisik    melalui  sistem
                                   informasi  perencanaan  dan  penganggaran  yang  terintegrasi
                                   dengan mengacu pada:
                                    •  dokumen usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan;
                                    •  hasil penilaian usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan;






                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 78
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335