Page 332 - Modul MP
P. 332
Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kementerian Kesehatan selaku koordinator DAK Bidang
Kesehatan.
3. Draft standar teknis DAK Bidang Kesehatan disampaikan oleh unit
teknis/utama ke Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro
Perencanaan dan Anggaran pada bulan Mei Tahun Perencanaan.
4. Penyusunan standar teknis DAK Bidang Kesehatan
dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dhi Biro Perencanaan
dan Anggaran.
5. Standar teknis ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan.
6. Ketentuan lain tentang penyusunan standar teknis DAK Bidang
Kesehatan mengikuti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri
Keuangan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional.
g) Dukungan Sistem Informasi
1. Proses pengajuan usulan hingga pengalokasian DAK Fisik
Bidang Kesehatan dilakuan melalui sistem informasi perencanaan
dan penganggaran terintegrasi (aplikasi KRISNA) Kementerian
PPN/Kepala Bappenas
2. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan dilakukan melalui aplikasi e-renggar Kementerian
Kesehatan.
3. Ketentuan lain tentang dukungan sistem informasi terhadap
perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan
mengikuti Peraturan perundang-undangan.
c. Jaminan Kesehatan Nasional
1) Kebijakan operasional BOK dan Jampersal
a) Kebijakan Operasional Jampersal
1. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
mendekatkan akses pelayanan KIA;
2. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke
fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini
terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun
masa nifas;
3. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan
sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
4. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai
persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 80