Page 341 - Modul MP
P. 341
Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
• peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan; dan/atau
• pemeliharaan sarana dan prasarana.
(2) belanja modal untuk sarana dan prasarana yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemanfaatan Dana kapitasi Bagi FKTP Milik Pemda yang sudah BLUD.
Pemanfaatan dana kapitasi pada FKTP milik Pemda yang sudah
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) sepenuhnya mengacu pada ketentuan BLUD.
d) Mekanisme Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Dana Kapitasi
Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana
Kapitasi Bagi FKTP yang belum menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu :
1. Tahapan dalam Perencanaan dan Penganggaran dana kapitasi:
i) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja
dana kapitasi.
ii) Kepala FKTP membuat rencana kegiatan dan belanja dari
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan FKTP.
iii) Rencana kegiatan dan belanja yang telah dibuat, diusulkan
oleh Kepala FKTP ke pada Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
iv) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi
JKN yang diusulkan tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana
kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKNS.
2. Tahapan dalam Penatausahaan dan Pemanfaatan
i) Kepala FKTP mengusulkan Bendahara dan Rekening Dana
Kapitasi JKN kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan untuk
ditetapkan oleh Kepala Daerah
ii) Kepala Daerah setiap tahunnya menetapkan Bendahara dan
Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usulan Kepala
SKPD Dinas Kesehatan.
iii) Dana Kapitasi JKN seluruhnya di FKTP dimanfaatkan untuk
Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan
iv) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP Pemda yang belum
menerapkan PPK BLUD ditetapkan sekurang-kurangnya
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 89
