Page 356 - Modul MP
P. 356
Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
7c URAIAN MATERI POKOK 3
MANAJEMEN ASSET DI PUSKESMAS
A. Dasar Hukum Dan Strategi
a. Dasar Hukum BMN/BMD:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan
Atas PMK 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara;
b. Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :
1) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.
Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah
yang dimiliknya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa
potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah
daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi
aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk
memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai
kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 99