Page 358 - Modul MP
P. 358

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                        pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang
                        milik daerah. Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang
                        milik  daerah  dimaksud  sudah  tidak  berada  dalam  penguasaan  pengguna
                        dan/atau  kuasa  pengguna  dan  sudah  beralih  kepemilikannya,  terjadi
                        pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

                        Penghapusan dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Kepala
                        Daerah  untuk  barang  milik  daerah  dimaksud  sudah  tidak  berada  dalam
                        penguasaan  pengguna  dan/atau  kuasa  pengguna  dan  dengan  Keputusan
                        Kepala  Daerah  untuk  barang  milik  daerah  yang  sudah  beralih
                        kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

                        Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 barang
                        milik  daerah  yang  dihapus  dan  masih  mempunyai  nilai  ekonomis,  dapat
                        dilakukan  melalui  pelelangan  umum/pelelangan  terbatas;  dan/atau
                        disumbangkan  atau  dihibahkan  kepada  pihak  lain.  Bentuk-bentuk
                        pemindahtanganan  sebagai  tindak  lanjut  atas  penghapusan  barang  milik
                        daerah  meliputi  penjualan,  tukar  menukar,  hibah,  dan  penyertaan  modal
                        pemerintah daerah.



               B.  Manajemen Asset/BMN/D
                    a. Pengertian
                       1)   Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
                            beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau  berasal  dari
                            perolehan lainnya yang sah.
                       2)   Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
                            beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau  berasal  dari
                            perolehan lainnya yang sah.
                       3)   Pengelola  Barang  adalah  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung
                            jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan
                            Barang Milik Negara/ Daerah.
                       4)   Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
                            Barang Milik Negara/Daerah.
                       5)   Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
                            ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada
                            dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
                       6)   Penilai  adalah  pihak  yang  melakukan  penilaian  secara  independen
                            berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
                       7)   Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
                            suatu  objek  penilaian  berupa  Barang  Milik  Negara/Daerah  pada  saat
                            tertentu.







                                                                       Pelatihan Manajemen Puskesmas | 101
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363