Page 359 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

8) Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

b. Jenis Asset BMN/D
Barang Milik Negara/ Daerah meliputi:
1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah; dan
2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Barang sebagaimana dimaksud meliputi:
1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau
4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap

c. Pejabat Pengelola BMN
Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola
Barang Milik Negara.
Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
1) merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman
pengelolaan Barang Milik Negara;
2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
3) menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
4) mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah
dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat;
5) memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik
Negara yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas
kewenangan Menteri Keuangan;
6) memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan
Barang Milik Negara yang tidak memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Presiden;
7) memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik
Negara yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas
kewenangan Menteri Keuangan;
8) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan
Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 102