Page 329 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

3. Penilaian awal secara teknis dilakukan terhadap kesesuaian
nomenklatur kegiatan, target keluaran (ouput), harga satuan, dan
lokasi prioritas terhadap pencapaian target bidang
4. Unit utama/unit teknis masing-masing pengampu menyusun dan
menetapkan kriteria-kriteria teknis penilaian awal DAK Fisik
perjenis, persubbidang dengan memperhatikan prioritas nasional,
arah kebijakan, target dan sasaran pencapaian DAK Fisik yang
tertuang dalam dokumen kesepakatan para pihak
5. Unit utama/unit teknis yang melakukan penilaian awal DAK Fisik
Bidang Kesehatan ditetapkan dalam keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan selaku koordinator
perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan.
6. Penilaian awal dilaksanakan secara tatap muka dan/atau secara
online melalui sistem informasi KRISNA
7. Ketentuan lain tentang penilaian awal DAK Fisik Bidang
Kesehatan mengikuti Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
dan Peratutan Menteri Keuangan.

c) Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan
1. Proses sinkronisasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah
dilakukan untuk membahas hasil penilaian awal Pemerintah Pusat
atas usulan DAK Fisik Kepada Pemerintah daerah.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan
bertujuan untuk membahas:
• kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik
dengan kebutuhan dan prioritas daerah di Bidang Kesehatan;
• Keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/
atau sumber pendanaan lainnya dalam satu daerah;
• pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan
(readiness criteria); dan

• keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu
wilayah provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi
gubernur
3. Berdasarkan hasil penilaian awal DAK Fisik Bidang Kesehatan,
unit utama/unit teknis melakukan pembahasan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh
Sekretariat Jenderal dhi Biro Perencanaan dan Anggaran dengan
melibatkan Inspektorat Jenderal.
4. Unit teknis/utama yang melakukan pembahsan sinkronisasi dan
harmonisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan ditetapkan dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Selaku
Koordinator DAK Bidang Kesehatan.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 77