Page 331 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

• hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik Bidang
Kesehatan; dan
• alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (website)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang
tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
2. Usulan rencana kegiatan DAK Bidang Kesehatan paling sedikit
memuat:
• rincian dan lokasi kegiatan;
• target keluaran (output kegiatan);
• rincian pendanaan kegiatan;
• metode pelaksanaan kegiatan; dan
• kegiatan penunjang

3. Unit utama/unit teknis menyusun dan menetapkan kriteria-kriteria
teknis penilaian usulan rencana kegiatan DAK Bidang Kesehatan.
4. Unit teknis/unit utama membahas dan menyetujui usulan rencana
kegiatan DAK Bidang kesehatan melibatkan inspektorat jenderal
sebagai pengendali internal.
5. Pembahasan dan persetujuan usulan rencana kegiatan
dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dhi Biro Perencanaan
dan Anggaran.
6. Persetujuan terhadap usulan rencana kegiatan DAK Bidang
Kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional.
7. Unit teknis/unit utama yang melakukan pembahasan penyusunan
rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan ditetapkan dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal selaku koordinator DAK Bidang
Kesehatan.
8. Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dapat
dilaksanakan secara tatap muka dan/atau secara online melalui
sistem informasi KRISNA.
9. Ketentuan lain tentang penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik
Bidang Kesehatan mengikutiperaturan Menteri Keuangan,
Peraturan Menteri Perencanaan, Peraturan Presiden tentang

f) Penyusunan Standar Teknis DAK Fisik Bidang Kesehatan
1. Unit teknis/utama menyusun draft standar teknis DAK Bidang
Kesehatan dengan memperhatikan dokumen kesepakatan para
pihak dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Presiden setiap tahun.
2. Unit utama/teknis yang menyusun standar teknis DAK Bidang
Kesehatan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 79