Page 332 - Modul MP
P. 332

Materi Pelatihan Inti 3b – Modul Perencanaan dan Penganggaran Puskesmas
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                                   Kementerian  Kesehatan  selaku  koordinator  DAK  Bidang
                                   Kesehatan.
                                3.  Draft standar teknis DAK Bidang Kesehatan disampaikan oleh unit
                                   teknis/utama  ke  Sekretariat  Jenderal  dalam  hal  ini  Biro
                                   Perencanaan dan Anggaran pada bulan Mei Tahun Perencanaan.
                                4.  Penyusunan      standar     teknis    DAK      Bidang     Kesehatan
                                   dikoordinasikan  oleh  Sekretariat  Jenderal  dhi  Biro  Perencanaan
                                   dan Anggaran.
                                5.  Standar teknis ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan.
                                6.  Ketentuan  lain  tentang  penyusunan  standar  teknis  DAK  Bidang
                                   Kesehatan  mengikuti  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri
                                   Keuangan  dan  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
                                   Nasional.

                           g)  Dukungan Sistem Informasi
                                1.  Proses pengajuan usulan hingga pengalokasian DAK Fisik
                                   Bidang Kesehatan dilakuan melalui sistem informasi perencanaan
                                   dan penganggaran terintegrasi (aplikasi KRISNA) Kementerian
                                   PPN/Kepala Bappenas
                                2.  Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Nonfisik Bidang
                                   Kesehatan dilakukan melalui aplikasi e-renggar Kementerian
                                   Kesehatan.
                                3.  Ketentuan  lain  tentang  dukungan  sistem  informasi  terhadap
                                   perencanaan  dan  penganggaran  DAK  Bidang  Kesehatan

                                   mengikuti Peraturan perundang-undangan.

                    c.  Jaminan Kesehatan Nasional
                       1)  Kebijakan operasional BOK dan Jampersal
                           a)  Kebijakan Operasional Jampersal
                                1.  Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang
                                   dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  yang
                                   mencakup  semua  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  rangka
                                   mendekatkan akses pelayanan KIA;
                                2.  Dana  Jampersal  diarahkan  untuk  memobilisasi  persalinan  ke
                                   fasilitas  kesehatan  sehingga  dapat  melakukan  pencegahan  dini
                                   terhadap  terjadinya  komplikasi  baik  dalam  persalinan  ataupun
                                   masa nifas;
                                3.  Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan
                                   sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
                                4.  Dana     Jampersal      dapat    digunakan      untuk     membiayai
                                   persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan
                                   kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang






                                                                         Pelatihan Manajemen Puskesmas | 80
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337