Page 356 - Modul MP
P. 356

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN








                  7c               URAIAN MATERI POKOK 3



                                   MANAJEMEN ASSET DI PUSKESMAS



               A.  Dasar Hukum Dan Strategi
                   a.  Dasar Hukum BMN/BMD:
                      1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
                      2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
                      3.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
                           Milik Negara/Daerah;
                      4.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
                           Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
                           Milik Negara/Daerah
                      5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007 Tentang Pedoman
                           Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
                      6.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  248/PMK.07/2010  Tentang
                           Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007;
                      7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman
                           Pengelolaan Barang Milik Daerah;
                      8.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
                           Pelaksanaan  Pemanfaatan Barang Milik Negara;
                      9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
                           Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
                      10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
                           Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
                      11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan
                           Atas PMK 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
                           Barang Milik Negara;

                    b.  Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :
                        1)  Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.
                            Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah
                            yang dimiliknya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa
                            potensi  yang  belum  dikuasai  atau  dimanfaatkan.  Untuk  itu  pemerintah
                            daerah  perlu  melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  nilai  dan  potensi
                            aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk
                            memperoleh  informasi  yang  akurat,  lengkap  dan  mutakhir  mengenai
                            kekayaan  daerah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah.
                            Identifikasi  dan  inventarisasi  aset  daerah  tersebut  penting  untuk




                                                                        Pelatihan Manajemen Puskesmas | 99
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361