Page 360 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

9) memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara
yang berada pada Pengguna Barang;
10) memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara;
11) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
12) menyusun laporan Barang Milik Negara;
13) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan Barang Milik Negara; dan
14) menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik
Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.
15) Pengelola Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan
tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
16) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendelegasiannya
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Pejabat Pengelola BMD
Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang
Milik Daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggung jawab:
1) menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah;
4) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik
Daerah;
5) mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6) menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja
Sama Penyediaan Infrastruktur.

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. Pengelola Barang
Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
Barang Milik Daerah;

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 103