Page 365 - Modul MP
P. 365
Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
• Penilai Pemerintah; atau
• Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
• Pemerintah; atau
• Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
Penilaian Barang Milik Negara dan Penilaian Barang Milik Daerah
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dikecualikan dari Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah yang
diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.
Nilai jual Barang Milik Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang.
Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai
yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.
Penilaian Barang Milik Negara dan Penilaian Barang Milik Daerah
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan
Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Negara/Daerah hanya
merupakan nilai taksiran.
Hasil Penilaian Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh:
• Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
• Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian
kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam
neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Keputusan mengenai Penilaian kembali
atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 108
