Page 367 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

iv) diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
v) dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis.
vi) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
diajukan oleh Pengelola Barang.
vii) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diajukan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota.
viii) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:

• untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola
Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Presiden;
• untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Presiden;
• untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola
Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau
• untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/
Bupati/ Walikota. Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden diajukan
oleh Pengelola Barang.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan
dilaksanakan dengan ketentuan:
i) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang
dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat;
ii) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang
dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat;

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 110