Page 364 - Modul MP
P. 364

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                          Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum:
                           •  Pengamanan Administrasi: pembukuan, inventarisasi, pelaporan
                               BMN/D,
                           •  Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll.
                           •  Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status kepemilikan
                               BMN/D

                              Barang  milik  daerah  berupa  tanah  harus  disertifikatkan  atas  nama
                              pemerintah  daerah  yang  bersangkutan.  Barang  milik  daerah  berupa
                              bangunan  harus  dilengkapi  dengan  bukti  kepemilikan  atas  nama
                              pemerintah  daerah  yang  bersangkutan.  Barang  milik  daerah  selain
                              tanah  dan/atau  bangunan  harus  dilengkapi  dengan  bukti  kepemilikan
                              atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

                              Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan
                              aman.  Penyimpanan bukti  kepemilikan  barang  milik daerah  dilakukan
                              oleh pengelola barang.

                              Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi
                              dan memperbaiki semua BMN/D agar selalu dalam keadaan baik dan
                              siap  untukdigunakan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.
                              Pemeliharaan  Pengguna  barang  dan/atau  kuasa  pengguna  barang
                              bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/ daerah yang
                              ada  di  bawah  penguasaannya.  Pemeliharaan  dilaksanakan  dgn
                              berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).

                              Biaya  pemeliharaan  barang  milik  negara/daerah  dibebankan  pada
                              Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. Kuasa Pengguna
                              Barang  wajib  membuat  daftar  hasil  pemeliharaan  barang  untuk
                              dilaporkan kepada Pengguna Barang secara periodik.

                       e)  Penilaian;
                          Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka
                          penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau
                          Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
                           •  Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau

                           •  Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

                          Penetapan  nilai  Barang  Milik  Negara/Daerah  dalam  rangka  penyusunan
                          neraca  Pemerintah  Pusat/Daerah  dilakukan  dengan  berpedoman  pada
                          Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
                          Penilaian  Barang  Milik  Negara  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  dalam
                          rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:




                                                                       Pelatihan Manajemen Puskesmas | 107
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369