Page 366 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pemerintah yang berlaku secara nasional. Keputusan mengenai Penilaian
kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Ketentuan lebih lanjut
mengenai Penilaian Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang
pengelolaan barang milik daerah..

f) Pemindahtanganan;
Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.
Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara:
• Penjualan;

• Tukar Menukar;
• Hibah; atau
• Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Persetujuan Pemindahtanganan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 Pasal 54 untuk:
• tanah dan/ atau bangunan; atau
• selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2014 Pasal 54 untuk:
• tanah dan/ atau bangunan; atau
• selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
i) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
ii) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran;
iii) diperuntukkan bagi pegawai negeri;

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 109