Page 361 - Modul MP
P. 361

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                        3)    mengajukan  usul  Pemanfaatan  dan  Pemindahtanganan  Barang  Milik
                              Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota;
                        4)    mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan
                              Penghapusan Barang Milik Daerah;
                        5)    mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
                              telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Dewan Perwakilan
                              Rakyat Daerah;
                        6)    melakukan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  Inventarisasi  Barang  Milik
                              Daerah; dan
                        7)    melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  atas  pengelolaan  Barang
                              Milik Daerah.



               C.  Pengelolaan BMN/D
                    a.  Perencanaan
                        Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  asas
                        fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan
                        kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah meliputi:

                        Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
                        Perencanaan  Kebutuhan  Barang  Milik  Negara/Daerah  disusun  dengan
                        memperhatikan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/
                        Lembaga/  satuan  kerja  perangkat  daerah  serta  ketersediaan  Barang  Milik
                        Negara/  Daerah  yang  ada.  Perencanaan  Kebutuhan  meliputi  perencanaan
                        pengadaan,      pemeliharaan,     Pemanfaatan,       Pemindahtanganan,        dan
                        Penghapusan  Barang  Milik  Negara/  Daerah.  Perencanaan  Kebutuhan
                        merupakan  salah  satu  dasar  bagi  Kementerian/  Lembaga/  satuan  kerja
                        perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan
                        baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana
                        kerja dan anggaran. Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud diatas
                        kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
                         a)  standar barang;
                         b)  standar kebutuhan; dan/atau
                         c)  standar harga.

                       Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh:
                         a)  Pengelola  Barang,  untuk  Barang  Milik  Negara  setelah  berkoordinasi
                            dengan instansi terkait; atau
                         b)  Gubernur/Bupati/Walikota,  untuk       Barang     Milik  Daerah      setelah
                            berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

                    b.  Inventaris
                         a)  Pengadaan;






                                                                       Pelatihan Manajemen Puskesmas | 104
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366