Page 4 - PPh Pasal 23

Pengertian pph pasal 23

PPh Pasal 23 Merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,
penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan

Ps 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar Hukum PPh Pasal 23

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7
tentang Pajak Penghasilan

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.30/2008 tentang Jenis Jasa Lain.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa

Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur
Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 23

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain
Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran
dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran

1