Page 5 - PPh Pasal 23

dan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Penghapusan Nomor Pokok

Wajib Pajak, Pengukuhan serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

9. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong Pph
Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan

Diwajibkan Menyampaikan Spt Masa PPh Pasal 23 Dan/ atau Pasal 26 Berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2017

Subjek PPh Pasal 23

penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap.

Objek PPh Pasal 23

1. Dividen

Objek pajak dividen diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 36
Tahun 2008, bahwa objek pajak penghasilan termasuk dividen, dengan nama dan dalam

bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga (Ps 4 ayat (1) huruf f)

Objek pajak bunga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f : “Bunga termasuk premium,
diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”.

3. Royalti; dan

4. Hadiah, penghargaan, bonus,dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak
penghasilan Pasa 21 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan. Hadiah dan penghargaan

yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam
bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. Misal : olah-raga, keagamaan,
kesenian.Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti

pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi

lebih tinggi 100% dibanding tarif sebagai mana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

2