Page 10 - PPh Pasal 23

h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas.

Untuk jumlah bruto tidak termasuk:
1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja

kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna
jasa.

2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang
terkait dengan jasa yang diberikan,

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang

diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang
merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa

kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Perincian tarif atas PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut ini :
No Uraian Tarif x DPP

1 Dividen
(Termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam 15% x jumlah bruto

bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis) Jika penerima penghasilan

tidak memiliki NPWP, maka
Tidak termasuk Dividen yang dikenakan tarif pemotongan menjadi

pemotongan PPh Pasal 23 adalah: 100% lebih tinggi.

- Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan
kepada anggota koperasi (karena dikecualikan dari Sejak 1 Januari 2009

pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4)

huruf fUU 36 tahun 2008); Disetor dengan SSP paling
- bagian laba yang diterima oleh anggota dari lambat tgl 10 bulan

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi berikutnya.
atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit KAP: 411124
penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK), KJS: 101

7