Page 11 - PPh Pasal 23
P. 11

(karena bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal  Dilaporkan  oleh  Pemotong

                         4 ayat  (3) huruf i  UU 36 tahun 2008) dankarena  dengan menggunakan SPT
                         dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai

                         Pasal 23 ayat (4) huruf eUU 36 tahun 2008);         Masa  PPh  Pasal  23  paling

                      -  Dividen yang dibagikan kepada WP Orang Pribadi,  lambat       tgl   20    bulan
                         karena masuk PPh Pasal 4(2)...                      berikutnya           setelah

                      -  Dividen yang diterima WP Badan Dalam Negeri,  Masa Pajak berakhir.
                         koperasi, BUMN, BUMD, dengan syarat:

                          •  Dividen  berasal  dari  cadangan  laba  ditahan;
                              dan

                          •  Bagi  penerima  dividen,  kepemilikan  saham

                              pada badan yang memberikan dividen paling
                              rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

                          •  (karena  bukan  objek  pajak,  diatur  di  Pasal  4
                              ayat (3) huruf f UU PPh)



                 2    Bunga
                      (Bunga  termasuk  premium,  diskonto  dan  imbalan        15% x jumlah bruto

                      karena jaminan pengembalian utang)
                                                                             Jika  penerima  penghasilan

                      Tidak termasuk pengertian Bunga yang dipotong  tidak memiliki NPWP, maka

                      PPh Pasal 23 adalah:                                   tarif  pemotongan  menjadi
                      -   Jika  penghasilan  dibayar/  terutang  kepada  Bank  100% lebih tinggi.

                         (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23
                         sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf aUU 36 tahun 2008);     Sejak 1 Januari 2009

                      -  Jika  penghasilan  dibayar/  terutang  kepada  badan
                         usaha  atas  jasa  keuangan  yang  berfungsi  sebagai  Disetor  dengan  SSP  paling

                         penyalur  pinjaman  dan/atau  pembiayaan  yang  lambat        tgl   10    bulan

                         diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (karena  berikutnya.
                         dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai

                         Pasal 23 ayat (4) huruf hUU 36 tahun 2008); Diatur  KAP: 411124
                         lebih lanjut dalam PMK 251/PMK.03/2008.             KJS: 102





                                                                                                        8
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16