Page 8 - PPh Pasal 23

3. penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh
berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan

pembebasan dari pot/put PPh
4. penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang

Persediaan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang

telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain atas:
a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta penggunaan jasa

b. penggunaan jasa
5. pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

Pemotong PPh Pasal 23

Pemotongan PPh diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari
keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemotongan pajak ini dilakukan

oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pemotong PPh

Pasal 23 :
1. Badan pemerintah;

2. Subjek Pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggaraan kegiatan;

4. Bentuk usaha tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23. Yaitu :
a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT

tersebut Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan, atas
pembayaran berupa sewa.

5